AGENDA 2014

1

Jurna Fakultas Ekono

selengkapnya

2

Jurna Fakultas Ekono

selengkapnya

3

Jurna Fakultas Ekono

selengkapnya

4

Jurna Fakultas Ekono

selengkapnya

5

Jurna Fakultas Ekono

selengkapnya

SPACE FOR ADVERTISING

TATA TERTIB
MAHASISWA UNSIQ

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

  1. Tata tertib Mahasiswa adalah hal-hal yang mengatur, mengikat, menilai, dan menghukumi aktifitas dan perilaku mahasiswa, dalam kaitannya dengan kewajiban, keutamaan, kemakruhan, larangan, pelanggaran dan sanksi.
  2. Tata tertib ini berlaku untuk setiap mahasiswa UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

  1. Maksud diadakan Tata Tertib Mahasiswa UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo adalah untuk:
    1. Menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam.
    2. Menanamkan sikap akhlaqul karimah dalam kehidupan mahasiswa.
    3. Memberikan landasan dan arah kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama studi di UNSIQ.

  2. Tujuan Tata Tertib Mahasiswa UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo adalah:
    1. Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran di UNSIQ.
    2. Terpeliharanya martabat UNSIQ Wonosobo sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Qur’an dan  As-Sunnah.
    3. Terbentuknya kepribadian mahasiswa UNSIQ Wonosobo yang berilmu dan berakhlak mulia.
 
BAB III
ETIKA BERPAKAIAN, BERPERILAKU & BERGAUL

Pasal 3
Etika Berpakaian

  1. Setiap mahasiswa UNSIQ wajib berpakaian secara benar dan patut sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
  2. Ketentuan pakaian kuliah bagi mahasiswa putra adalah sebagai berikut:
    1. memakai baju (bukan kaos);
    2. memakai celana panjang yang layak dan normal (tidak sobek atau berlubang-lubang); dan
    3. memakai sepatu (bukan sandal atau sepatu sandal).
  3. Ketentuan pakaian kuliah bagi mahasiswa putri adalah sebagai berikut:
    1. mengenakan busana yang menutupi dan menjaga aurat perempuan; bukan busana yang tipis, ketat, mini, dan menyerupai pakaian laki-laki;
    2. memakai jilbab (kerudung lebar);
    3. boleh mengenakan gamis (pakaian terusan panjang), atau pakaian atas dan bawah dengan ketentuan:
  4. - atas berupa blus atau hem panjang (bukan hem pria);
    - bawah berupa celana panjang atau rok panjang;

  5. memakai sepatu dan kaos kaki.

Pasal 4
Etika Berperilaku, Berpenampilan & Bergaul

  1. Setiap mahasiswa UNSIQ hendaknya bersikap dan berperilaku sebagai pribadi muslim dan muslimah yang beriman dengan ciri-ciri utama sebagai berikut:
    1. belajar dan mencari ilmu di UNSIQ dengan niat karena Allah Swt serta motivasi untuk memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat;
    2. menunaikan kewajiban-kewajiban agama dan menjauhi larangan-larangannya, baik ketika berada di kampus UNSIQ mapun di luar kampus;
    3. berhias diri dengan akhlak terpuji dan berlepas diri dari akhlak tercela, baik ketika berada di kampus UNSIQ mapun di luar kampus;
    4. membela kebaikan dan kebenaran dengan cara yang baik dan benar untuk tujuan yang baik dan benar pula, serta mencegah kemungkaran atas dasar keimanan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kemungkaran bentuk lain.

  2. Setiap mahasiswa UNSIQ hendaknya berpenampilan rapi dan wajar:
    1. mahasiswa putra: rambut disisir dan tidak dicat warna-warni;
    2. mahasiswa putri:  berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan.

  3. Setiap mahasiswa UNSIQ hendaknya menjaga tata krama pergaulan berikut ini:
    1. Bergaul dan berinteraksi dengan sivitas akademika UNSIQ (dosen, pegawai dan sesama mahasiswa) dengan akhlak yang baik;
    2. Bergaul dengan lawan jenis secara positif dan tidak melanggar etika pergaulan islami dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan; dan
    3. Bergaul dengan anggota masyarakat pada umumnya secara positif dan baik sesuai prinsip-prinsip bermasyarakat dalam Islam dan norma-norma setempat yang berlaku.

 

BAB IV
LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

Pasal 5
Larangan dan Jenis-jenis Pelanggaran

  1. Larangan merupakan perbuatan yang mengandung konsekuensi berupa sanksi jika dilakukan/dilanggar oleh mahasiswa.
  2. Pelanggaran terhadap larangan dikategorikan menjadi 4 jenis:
    1. Pelanggaran Ringan (R), yakni pelanggaran yang memiliki efek negatif yang ringan baik bagi pelaku maupun lembaga.
    2. Pelanggaran Menengah (M), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang lebih serius tetapi tidak berdampak luas; atau pelanggaran ringan yang berulang-ulang.
    3. Pelanggaran Berat (B), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius dan berdampak luas; atau pelanggaran menengah yang terulang.
    4. Pelanggaran Sangat Berat (SB), yakni: pelanggaran yang memiliki efek negatif yang serius, berdampak luas dan relatif permanen; atau pelanggaran berat yang terulang.

Pasal 6
Prosedur Penerapan Sanksi

  1. Sanksi diberikan setelah yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu pelanggaran.
  2. Sanksi diberikan dengan prosedur sebagai berikut:
    1. Ditemukannya suatu pelanggaran berdasarkan adanya berita, laporan, atau penyaksian.
    2. Pihak Fakultas/Program Studi mengumpulkan bukti-bukti, data-data atau informasi yang menguatkan telah terjadinya pelanggaran, dengan memanggil atau mendatangi saksi-saksi atau pihak-pihak yang terkait.
    3. Pihak Fakultas/Program Studi memanggil pelaku pelanggaran untuk melakukan klarifikasi kasusnya.
    4. Pihak Fakultas/Program Studi membuat laporan tertulis  (ditandatangani Dekan/Direktur) kepada Rektor c.q. Wakil Rektor III, untuk pelanggaran menengah (M), berat (B), dan sangat berat (SB).
    5. Wakil Rektor III melakukan konfirmasi ke pihak Fakultas/Program studi atau mengadakan rapat pimpinan untuk mendalami kasusnya, dan memutuskan bentuk sanksinya sesuai tata tertib yang berlaku. Jika dipandang perlu, Wakil Rektor III bisa memanggil pelaku pelanggaran secara langsung.
    6. Dekan/Direktur menerbitkan SK sanksi skorsing untuk pelanggaran menengah (M) dan berat (B), dan Rektor menerbitkan SK sanksi pemberhentian untuk pelanggaran sangat berat (SB).

Pasal 7
Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Ringan

  1. Bentuk-bentuk pelanggaran ringan (R) antara lain adalah:
    1. perkataan/perbuatan/sikap yang tidak layak, tidak menye-nangkan, atau menyinggung perasaan orang lain;
    2. kasus-kasus yang belum menjadi urusan pihak berwajib, seperti: pemalsuan, membawa senjata tajam, berkelahi, berbuat onar, melakukan perusakan, atau mengganggu ketertiban umum, yang kesemuanya itu masih bersifat ringan dan berdampak kecil.
    3. dan lain-lain.
  2. Sanksi pelanggaran ringan adalah dinasehati (secara lesan) dan diperingatkan (secara lesan atau tertulis).
  3. Sanksi pelanggaran ringan diberikan oleh pimpinan Program Studi/Fakultas.

Pasal 8
Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Menengah

  1. Bentuk-bentuk pelanggaran menengah (M) antara lain adalah:
    1. kasus-kasus tidak berat yang sudah menjadi urusan pihak berwajib, dalam bentuk pencemaran nama baik, penganiayaan, perkelahian, pengrusakan, perjudian, atau pengambilan hak milik dengan cara yang tidak hak (penipuan, pencurian, dan sejenisnya);
    2. mengkonsumsi miras atau narkoba yang masih berkategori ringan;
    3. pemalsuan yang mengakibatkan kerugian tidak besar;
    4. tindak asusila yang tidak sampai terjadi perzinahan;
    5. pelanggaran ringan yang diulang dan sulit diperbaiki;
    6. dan kasus-kasus lain yang berkategori menengah.

  2. Sanksi pelanggaran menengah adalah diskors selama 1 – 2 semester.
  3. SK sanksi pelanggaran menengah diterbitkan oleh Dekan/ Direktur berdasarkan hasil konsultasi dengan Rektorat (Wakill Rektor III).

Pasal 9
Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Berat

  1. Bentuk-bentuk pelanggaran berat (B) antara lain adalah:
    1. tindakan kriminal berat yang sudah menjadi urusan pihak berwajib, baik dalam bentuk perampasan harta benda, penganiayaan fisik, maupun penodaan kehormatan/harga diri;
    2. pemerkosaan dan perzinahan yang bisa diselesaikan tanpa melibatkan pihak berwajib;
    3. praktek-praktek penyimpangan seksual, yakni homoseksual dan lesbianisme;
    4. mengkonsumsi miras/nakoba yang sudah masuk kategori berat, atau mengedarkannya;
    5. pemalsuan yang mengakibatkan kerugian besar;
    6. pelanggaran menengah yang terulang;
    7. dan kasus-kasus lain yang berkategori berat.
  2. Sanksi pelanggaran menengah adalah diskors selama 3 – 4 semester.
  3. SK sanksi pelanggaran berat diterbitan oleh Dekan/Direktur berdasarkan hasil rapat para pimpinan di lingkungan UNSIQ yang dipimpin oleh Wakil Rektor III.

Pasal 10
Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Sangat Berat

  1. Bentuk-bentuk pelanggaran sangat berat (SB) antara lain adalah:
    1. segala tindak kriminal yang sudah memiliki keputusan hukum pidana (hukuman penjara);
    2. pemerkosaan dan perzinahan yang sudah menjadi urusan pihak berwajib;
    3. terlibat dalam jaringan perdagangan miras/narkoba, perdagangan orang, atau kelompok terorisme;
    4. membunuh atau menganiaya yang menyebabkan kematian;
    5. pelanggaran berat yang terulang;
    6. dan kasus-kasus lain yang berkategori sangat berat.
  2. Sanksi pelanggaran sangat berat adalah diberhentikan secara permanen dari statusnya sebagai mahasiswa.
  3. SK sanksi pelanggaran sangat berat diterbitan oleh Rektor berdasarkan hasil rapat para pimpinan di lingkungan UNSIQ yang dipimpin oleh Wakil Rektor III.

BAB V
REHABILITASI

Pasal 11

  1. Jika mahasiswa yang melakukan pelanggaran telah menjalani sanksi sesuai jangka waktunya dan ia berkeinginan melanjutkan kembali studinya, maka namanya bisa direhabilitasi.
  2. Rehabilitasi tidak bisa dilakukan bagi mahasiswa yang terkena sanksi pemberhentian.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.
  2. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tata tertib sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku.

 

Ditetapkan di      : Wonosobo

Pada tanggal      : 1 Juli 2008

 

Rektor UNSIQ Jawa Tengah
Di Wonosobo,

 

Dr. H. Zamakhsyari Dhofier, M.A.